Tentang Tilang (Bukti Pelanggaran)

Prolog
Tilang merupakan denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Dasar hukum yang digunakan oleh Polisi adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan Raya.

Dalam demokrasi Indonesia yang menganut  trias politica di Indonesia, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, eksekutif, legislatif dan yudikatf, polisi berperan menjalankan fungsi yudikatif, yakni mengawasi dan melaksanakan UU.

Sedangkan rakyat dalam demokrasi berperan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, ia menggantikan peran raja-raja di masa lalu kerajaan di Indonesia. Bung Karno mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada rakyat untuk ikut memerintah. Rakyat yang dimaksud oleh Bung Karno adalah semua rakyat mulai dari petani, kuli bangunan, hingga pemilik pabrik. Semuanya adalah rakyat yang memiliki hak yang sama untuk mengatur pemerintahan dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Lalu apa hubungan antara rakyat, demokrasi dan tilang. Sebagaimana kalimat pembuka, Kepolisian berhak menilang pengguna jalan apabila terbukti melanggar UU Nomor 22 tahun 2009. UU tersebut adalah aturan main yang "disepakati" oleh pengguna jalan dan Kepolisian. Namun berdasarkan survei sederhana yang kami lakukan, belum banyak pengguna jalan raya yang memahami aturan main yang berlaku di jalan raya. Mereka masih menggunakan aturan main sendiri. Hal tersebut tidak menjadi masalah. apabia aturan tersebut sesuai dengan UU Lalu Lintas. Tetapi jika aturan main tersebut bertentangan dengan UU Lalu Lintas, ini bisa menimbulkan permasalahan.

Lalu bagaimana mungkin aturan yang dibuat sejak tahun 2009 tersebut belum dipahami oleh rakyat. Jawabannya, mungkin rakyat sudah paham tapi sengaja melanggar atau rakyat memang tidak tahu sama sekali perihal keberadaan UU tersebut. Ini menjadi tugas  LSM dan partai politik untuk menyosialisasikan agar UU lalu lintas bisa dipahami oleh rakyat demi mencegah pelanggaran lalu lintas.
Padahal memahami UU tersebut merupakan bekal untuk mengikuti Ujian SIM yang diselenggarakan oleh Kepolisian.

Tentang Tilang

Sekarang kita mencoba memahami lebih lanjut tentang apa itu tilang, apa yang dilakukan Polantas ketika menilang,  apa, yang harus dilakukan agar tidak ditilang, dan apa yang harus dilakukan ketika ditilang.

 Menurut AKP I Nyoman Bratasena, Tilang adalah Bukti Pelanggaran. Fungsi TILANG itu sendiri adalah sebagai UNDANGAN kepada pelanggar lalu lintas untuk MENGHADIRI SIDANG di pengadilan negeri, serta sebagai TANDA BUKTI PENYITAAN atas barang yang disita oleh Polantas dari Pelanggar.

Apa yang Dilakukan oleh Polantas ketika Menilang

Pada saat menilang, Polisi boleh menyita SIM, STNK, STCK, atau  kendaraan bermotor.  Adapun berkas tilang itu ada 5 rangkap :
1.MERAH : diberikan pada pelanggar yg tdk koperatif dgn petugas n tdk mengaku salah, diseleseikan dengan sidang di pengadilan
2.BIRU : diberikan pada pelanggar yg kooperatif dgn petugas mengaku salah, berlaku denda maksimal, denda disetorkan melalui bank yang ditunjuk
3.HIJAU : untuk pengadilan
4.PUTIH : untuk kejaksaan
5.KUNING : untuk arsip POLRI

Gambar 1. Contoh Slip Tilang.

Apa yang harus dilakukan ketika ditilang

Berikut ini merupakan tips ketika ditilang oleh Polantas.

a. Pertama rekan-rekan harus tenang, jangan panik. Atur nafas, yakinlah bahwa tilang adalah bentuk TIPIRING atau Tindak Pidana Ringan, dimana umumnya sanksi yang dikenakan adalah DENDA, bukan PENJARA, jadi santai aja.

b. Parkir kendaraan di tempat yang aman, kunci stang bagi kendaran roda  dua. Kalau saat razia banyak pelanggar yang terjaring, tangan jahil bisa saja terjadi karena petugas polisi saat itu konsentrasi memeriksa kendaraan dan pengendara, jadi amankan kendaraan sendiri dulu.

c. Pastikan petugasnya membawa buku tilang. Langkah ini dibutuhkan untuk mengenali BAD COP. Polisi nakal seringkali tidak membawa buku tilang, hanya menakut2i pelanggar akan sidang, lalu mengajak damai.

d. Kalau sudah yakin yang menilang adalah Polantas yang baik tidak ada niat untuk melakukan pungli, rekan-rekan wajib mengetahui alternatif penyelesaian Tilang.

ALTERNATIF I

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan perkara Tilang di PENGADILAN. Alternatif ini pelanggar akan menerima lembar warna MERAH

ALTERNATIF II

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan denda Tilang di bank BRI. Alternatif ini, petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh UU pada lembar tilang, sehingga alternatif ini sekarang jarang diminta pelanggar karena untuk pasal SIM saja dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah.  Namun apabila rekan-rekan memang memiliki uang yang cukup, silahkan minta alternatif II, dan rekan-rekan akan menerima lembar berwarna BIRU. Datang ke bank BRI dengan membayar denda MAKSIMAL disana, lalu bawa tanda bukti pembayaran ke satuan yang menilang.

ALTERNATIF III

Pelanggar mengakui pelangggaran yang telah dilakukan, dan akan menitipkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di Pengadilan maupun di bank BRI. Alternatif ini sering memicu terjadinya pungli. Jadi kalaupun rekan-rekan memilih alternatif ini, pastikan petugasnya menulis identitas rekan-rekan di lembar tilang, jangan sampai uang rekan-rekan diambil, namun lembar tilang tidak ditulis. Alternatif ini rekan-rekan tidak akan menerima lembar tilang, karena saat itu juga barang bukti langsung dikembalikan.

Namun, alternatif ini sering dijadikan bahan oleh media/LSM untuk menjatuhkan Polantas dengan mengambil gambar saat pelanggar menyerahkan/menitipkan uang kepada petugas. Untuk menghindari masalah tersebut, walau pelanggar memilih Alternatif III, penukaran barang bukti yang disita dengan uang titipan sidang harus dilakukan di kantor, sehingga tidak ada kesan paksaan petugas kepada pelanggar. Pelanggar bebas memilih apakah dia nitip denda kepada petugas Polri, atau kembali kepada Alternatif I.

ALTERNATIF IV

Pelanggar tidak mengakui pelanggaran yang ditujukan kepadanya, dan pelanggar tidak mau tanda tangan. Penyelesaian alternatif IV ini akan diselesaikan di pengadilan dengan mempertemukan petugas yang menilang dengan pelanggar yang merasa tidak bersalah. Penyelesaian alternatif ini, pelanggar akan menerima dua lembar sekaligus, yaitu MERAH dan BIRU. (bagi petugas Polantas, mohon camkan baik-baik, jangan pernah memaksa pelanggar untuk tanda tangan, pelanggar tidak wajib menandatangani lembar tilang, apabila dia ingin mengajukan banding di pengadilan)

Setelah mengetahui Tilang itu apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya, ini himbauan dari AKP I Nyoman Bratasena :
1. Lebih santai dalam menghadapi proses penyelesaian tilang, tidak perlu lapor bapaknya yang pejabat ini, pejabat itu, anggota partai ini-itu, dsb. Masak persoalan mudah seperti ini masih harus minta bantuan?

2. Lebih waspada apabila berhadapan dengan Bad Cop. Langkah terbaik apabila rekan-rekan langsung dimintai uang adalah langsung berkata, "Saya minta ditilang saja pak.. Kebetulan saya lagi tidak bawa uang.." Hal ini akan menekan populasi bad cop di jalan.

3. Kurangilah niat untuk mengucapkan "Damai saja pak.." Karena pungli terjadi saat bertemunya niat polisi dengan kesempatan yang diberikan oleh pelanggar itu sendiri.

Hati-hati rekan-rekan, apabila ketemu polisi yang suangat saklek, saat rekan-rekan menyodori uang, bisa-bisa rekan-rekan diseret ke kantor karena telah mencoba menyuap petugas. (saat gaji polisi sudah cukup untuk mengkuliahi semua anaknya menjadi dokter, saat itulah semuanya akan bertindak yang sama, menolak suapan dari pelanggar.)

4. (khusus pelajar & mahasiswa) Belajar berani menerima resiko.. Berani melanggar, juga harus berani menerima Tilang. Jangan hanya berani bergaya melanggar, tapi saat ditilang, langsung sibuk nelpon bapak-ibunya... Jangan merepotkan ortu-lah... Malu.. Udah gede.. :-)

5. Ketahui dan laksanakanlah peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan. Jangan tertib karena takut ditilang, tapi tertiblah untuk keselamatan jiwa rekan-rekan selama berkendara.

Kesimpulan

Pada dasarnya setiap aturan atau undang-undang yang dibuat adalah demi kepentingan dan kebaikan bersama, termasuk UU No 22 tahun 2009. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memahami isi UU tersebut. Untuk itu, mengingat pentingnya UU tersebut, masyarakat sebaiknya berinisiatif sendiri mencari informasi tentang isi UU tersebut melalui berbagai cara misalnya melalui internet. Sebagai warga negara yang berideologi Pancasila, berbuat baik dan tertib di jalan hukumnya wajib. Sudah saatnya meninggalkan egoisme selama berkendara. Tidak ada gunaya meniru pembalap profesional dengan ngebut  di jalan raya karena jalan raya bukanlah sirkuit.

referensi :
1. Pelayan Masyarakat
2. Serba Serbi Tilang