Monday, October 31, 2016

4 Tempat Wisata Alam Terpopuler di Kabupaten Grobogan

Seiring meningkatnya animo warga Kabupaten Grobogan terhadap karya wisata, pelbagai tempat wisata di Kabupaten Grobogan mulai menggeliat. Hal ini disebabkan karena masyarakat menyadari pentingnya melakukan kunjungan wisata. Tujuannya adalah merefresh otak, melepaskan penat dan melegakan perasaan setelah berhari-hari bergulat dengan pekerjaan. Namun, sebelum lebih jauh melangkahkan kaki ke luar Kabupaten Grobogan, ada baiknya kamu jelajahi terlebih dahulu tempat-tempat wisata di Kabupaten  Grobogan tercinta yang tersebar mulai dari ujung timur hingga ujung barat.

1. Obyek Wisata Kedung Ombo.
    Obyek wisata yang wajib kamu kunjungi adalah Waduk Kedung Ombo. Sebuah waduk yang areanya meliputi sebagian wilayah di tiga Kabupaten ; Grobogan, Sragen dan Boyolali. Dari kota Purwodadi bisa ditempuh dalam waktu sekitar 45 menit. Daya tarik waduk ini terletak pada pemandangan alamnya yang eksotis. Hamparan air yang cukup luas bisa menyegarkan pandangan mata. Selain itu, waduk ini cukup populer bagi pecinta hobi mancing ikan. Di wilayah ini tersedia banyak spot untuk menghabiskan waktu berhari-hari menunggu ikan kecantol umpan. Daya tarik lainnya adalah warung makan yang menyediakan berbagai masakan ikan khas Kedung Ombo mulai dari Ikan Nila hingga ikan wader. Banyaknya spot wisata di kawasan kedung ombo cukup ditebus dengan membayar harga tiket masuk sebesar lima ribu rupiah.

waduk kedung ombo grobogan
Gambar 1. Waduk Kedung Ombo
sumber foto : http://wisatasenibudaya.com/wisata


2. Desa Wisata Jatipohon Indah
    Terletak di sebelah utara kota Purwodadi, Jatipohon merupakan obyek wisata yang sudah sangat dikenal oleh warga Kabupaten Grobogan. Mengandalkan pemandangan alam, Jatipohon kini sudah semakin matang untuk menjadi wisata andalan Grobogan. Keberadaan kolam renang yang ditambah dengan adanya homestay membuat Jatipohon bisa menjadi tempat yang nyaman untuk rehat. Menyeruput kopi pada pagi yang dingin sambil memandang hamparan wilayah Kabupaten Grobogan yang sesekali tertutup kabut merupakan kenikmatan tersendiri. Semua itu cukup dengan membayar tiket masuk delapan ribu rupiah, sedangkan harga homestaynya bisa cek langsung ke TKP.
Jatipohon Indah Grobogan
Gambar 2. Jatipohon Indah Grobogan
sumber : http://www.gurukecil.com/

3. Bledug Kuwu
    Bledug Kuwu juga takkalah legendarisnya dengan kedua obyek wisata andalan kota purwodadi di atas. Meskipun sama-sama mengandalkan wisata alam, Bledug Kuwu memiliki perbedaan dengan kedung ombo maupun Jatipohon. Jika kedung Ombo dan jatipohon sengaja didesain oleh manusia, akan tetapi Bledug Kuwu tercipta karena kecelakaan alam yang mirip dengan apa yang terjadi di Sidoarjo dengan skala yang lebih kecil. Ada hal yang menarik mengenai obyek wisata ini. Keberadaan Bledug Kuwu dicatat oleh Raffless dalam The History Of Java.

“Beberapa objek yang tidak dikenal, yang hanya dapat dilihat dengan penjelasan tertentu, adalah ledakan-ledakan lumpur, terletak di antara distrik Grobogan di barat, dan distrik Blora serta Jipang di timur. Penduduk lokal menyebutnya Bledeg, dan Dr.Horsfield menyebutnya sumur garam. Sumur garam ini menyebar ke seluruh distrik dengan aliran seluas beberapa mil, dan dasarnya seperti banyak ditemukan di beberapa tempat yang ada aliran air tawar, akan menjadi batu kapur…” .

Dengan demikian, Bledug Kuwu sudah ada ketika Rafless memerintah Hindia Belanda pada kurun waktu 1811-1816. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Bledug Kuwu sudah ada sejak zaman Majapahit.

Nah, untuk menyaksikan kejadian fenomenal silakan datang ke Bledug Kuwu yang terletak kurang lebih 30 km dari kota Purwodadi.


Bledug Kuwu Grobogan
Gambar 4. Bledug Kuwu
sumber : https://humasperhutanirandublatung

4. Kesongo
    Lokasi ini memuliki popularitas yang agak rendah dibanding ketiga obyek wisata di atas. Meskipun begitu, kesongo memiliki tempat yang unik. Kawasan rumput yang luas, burung belibis yang sedang terbang bergerombol adalah fenomena yang menarik. Lalu langkah kaki kami mulai memasuki fenomena yang tidak kalah eksotik, yakni kawasan kedua dari Kesongo yaitu Kawasan Semburan Lumpur. Saya agak merasa aneh ketika mendengar suara berdesis di sekitar saya. Ternyata suara tersebut berasal dari letupan lumpur yang keluar dari dalam tanah. Memang benar saya melihat sebuah tempat yang benar benar berbeda dengan kawasan sebelumnya. Tampak di kanan kiri saya, bekas bekas letupan lumpur yang mirip miniatur gunung berapi.

Jumlahnya tak bisa saya hitung. Dan yang luar biasa, letupan lumpur tersebut masih aktif, mulai dari yang kecil sampai yang agak besar. Sekilas memang mirip dengan fenomena lumpur di Bledug Kuwu. Yang membedakan letusannya memang tidak sebesar Bledug kuwu. Tapi justru inilah yang menarik,  letupan di Kesongo berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain, sehingga meninggalkan banyak sekali bukit bukit kecil, seperti tampak pada gambar di bawah ini. Penasaran, silakan datang langsung di Kesongo yang terletak di koordinat 7°9'20"S 111°15'13"E di Kecamatan Gabus, kabupaten Grobogan.

Gambar 4. Lumpur Kesongo
sumber gambar : http://sakamerahputih.blogspot.co.id/

Thursday, March 10, 2016

Alun-alun Purwodadi dan Dua Ruas Lainnya kini berlaku Jalur Satu Arah

Pada bulan Maret 2016 ini, jajaran Satlantas Grobogan melakukan rekayasa lalu lintas. Tepatnya pada tanggal 10 Maret 2016 diberlakukan perubahan jalur. Ada tiga ruas jalan raya yang diubah jalurnya.
Adapun tiga ruas tersebut adalah seputar alun-alun Purwodadi (Jalan Bhayangkara, KS Tumbun, Gatot Subroto dan Sudirman), Jalan RA. Kartini, dan Jalan Pujasera. Selain seputaran alun alun, penerapan satu arah berlaku selama 24 jam. Sementara Alun-alun Purwodadi diterapkan sejak pukul 06.00 – 18.00.

Seputaran Alun-alun Purwodadi diterapkan searah jarum jam. Yakni Jalan Bhayangkara (Depan DPRD Grobogan) searah ke timur, Jalan KS. Tumbun (Depan Bank BRI Cabang Purwodadi) searah ke selatan, Jalan Gatot Subroto (Depan Pendapa Kabupaten) searah ke barat, dan Jalan Sudirman (Depan Masjid Baitul Makmur) searah ke utara. Sementara Jalan RA Kartini dan Jalan Pujasera sama-sama searah ke utara.

Khusus alun-alun ini menindaklanjuti penerapan di jalan Gatot Subroto yang sudah diterapkan beberapa waktu lalu. Sementara jalan RA. Kartini dan Pujasera sebelumnya sudah melalui  kajian forum lalu lintas untuk diterapkan satu arah. Selama satu bulan)  nanti, dan  penerapan  akan disosialisasikan terlebih dahulu.

Sementara itu, Kasat Lantas Polres Grobogan AKP Nur Cahyo mengatakan penerapan satu arah marupakan hasil dari kajian monitoring kelalulintasan. Jalur-jalur yang memiliki tingkat kepadatan telah dievaluasi sebelum dilakukan penerapan tersebut.

’’Penerapan ini tindak lanjut dari kajian forum lalulintas. Dan kami kenalkan ke publik saat operasi simpatik 2016,’’ tambahnya.

sumber : http://tribratapolresgrobogan.com/mulai-hari-ini-tiga-ruas-jalan-dipurwodadi-diterapkan-satu-arah/

Wednesday, November 11, 2015

Tentang Tilang (Bukti Pelanggaran)

Prolog
Tilang merupakan denda yang dikenakan oleh Polisi kepada pengguna jalan yang melanggar peraturan lalu lintas. Dasar hukum yang digunakan oleh Polisi adalah Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Aturan Jalan Raya.

Dalam demokrasi Indonesia yang menganut  trias politica di Indonesia, yang membagi kekuasaan menjadi tiga, eksekutif, legislatif dan yudikatf, polisi berperan menjalankan fungsi yudikatif, yakni mengawasi dan melaksanakan UU.

Sedangkan rakyat dalam demokrasi berperan sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, ia menggantikan peran raja-raja di masa lalu kerajaan di Indonesia. Bung Karno mengatakan, demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Cara pemerintahan ini memberi hak kepada rakyat untuk ikut memerintah. Rakyat yang dimaksud oleh Bung Karno adalah semua rakyat mulai dari petani, kuli bangunan, hingga pemilik pabrik. Semuanya adalah rakyat yang memiliki hak yang sama untuk mengatur pemerintahan dengan mekanisme yang berlaku di Indonesia.

Lalu apa hubungan antara rakyat, demokrasi dan tilang. Sebagaimana kalimat pembuka, Kepolisian berhak menilang pengguna jalan apabila terbukti melanggar UU Nomor 22 tahun 2009. UU tersebut adalah aturan main yang "disepakati" oleh pengguna jalan dan Kepolisian. Namun berdasarkan survei sederhana yang kami lakukan, belum banyak pengguna jalan raya yang memahami aturan main yang berlaku di jalan raya. Mereka masih menggunakan aturan main sendiri. Hal tersebut tidak menjadi masalah. apabia aturan tersebut sesuai dengan UU Lalu Lintas. Tetapi jika aturan main tersebut bertentangan dengan UU Lalu Lintas, ini bisa menimbulkan permasalahan.

Lalu bagaimana mungkin aturan yang dibuat sejak tahun 2009 tersebut belum dipahami oleh rakyat. Jawabannya, mungkin rakyat sudah paham tapi sengaja melanggar atau rakyat memang tidak tahu sama sekali perihal keberadaan UU tersebut. Ini menjadi tugas  LSM dan partai politik untuk menyosialisasikan agar UU lalu lintas bisa dipahami oleh rakyat demi mencegah pelanggaran lalu lintas.
Padahal memahami UU tersebut merupakan bekal untuk mengikuti Ujian SIM yang diselenggarakan oleh Kepolisian.

Tentang Tilang

Sekarang kita mencoba memahami lebih lanjut tentang apa itu tilang, apa yang dilakukan Polantas ketika menilang,  apa, yang harus dilakukan agar tidak ditilang, dan apa yang harus dilakukan ketika ditilang.

 Menurut AKP I Nyoman Bratasena, Tilang adalah Bukti Pelanggaran. Fungsi TILANG itu sendiri adalah sebagai UNDANGAN kepada pelanggar lalu lintas untuk MENGHADIRI SIDANG di pengadilan negeri, serta sebagai TANDA BUKTI PENYITAAN atas barang yang disita oleh Polantas dari Pelanggar.

Apa yang Dilakukan oleh Polantas ketika Menilang

Pada saat menilang, Polisi boleh menyita SIM, STNK, STCK, atau  kendaraan bermotor.  Adapun berkas tilang itu ada 5 rangkap :
1.MERAH : diberikan pada pelanggar yg tdk koperatif dgn petugas n tdk mengaku salah, diseleseikan dengan sidang di pengadilan
2.BIRU : diberikan pada pelanggar yg kooperatif dgn petugas mengaku salah, berlaku denda maksimal, denda disetorkan melalui bank yang ditunjuk
3.HIJAU : untuk pengadilan
4.PUTIH : untuk kejaksaan
5.KUNING : untuk arsip POLRI

Gambar 1. Contoh Slip Tilang.

Apa yang harus dilakukan ketika ditilang

Berikut ini merupakan tips ketika ditilang oleh Polantas.

a. Pertama rekan-rekan harus tenang, jangan panik. Atur nafas, yakinlah bahwa tilang adalah bentuk TIPIRING atau Tindak Pidana Ringan, dimana umumnya sanksi yang dikenakan adalah DENDA, bukan PENJARA, jadi santai aja.

b. Parkir kendaraan di tempat yang aman, kunci stang bagi kendaran roda  dua. Kalau saat razia banyak pelanggar yang terjaring, tangan jahil bisa saja terjadi karena petugas polisi saat itu konsentrasi memeriksa kendaraan dan pengendara, jadi amankan kendaraan sendiri dulu.

c. Pastikan petugasnya membawa buku tilang. Langkah ini dibutuhkan untuk mengenali BAD COP. Polisi nakal seringkali tidak membawa buku tilang, hanya menakut2i pelanggar akan sidang, lalu mengajak damai.

d. Kalau sudah yakin yang menilang adalah Polantas yang baik tidak ada niat untuk melakukan pungli, rekan-rekan wajib mengetahui alternatif penyelesaian Tilang.

ALTERNATIF I

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan perkara Tilang di PENGADILAN. Alternatif ini pelanggar akan menerima lembar warna MERAH

ALTERNATIF II

Pelanggar mengakui pelanggaran yang telah dilakukan, dan akan menyelesaikan denda Tilang di bank BRI. Alternatif ini, petugas akan menulis denda tertinggi yang dikenakan oleh UU pada lembar tilang, sehingga alternatif ini sekarang jarang diminta pelanggar karena untuk pasal SIM saja dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah.  Namun apabila rekan-rekan memang memiliki uang yang cukup, silahkan minta alternatif II, dan rekan-rekan akan menerima lembar berwarna BIRU. Datang ke bank BRI dengan membayar denda MAKSIMAL disana, lalu bawa tanda bukti pembayaran ke satuan yang menilang.

ALTERNATIF III

Pelanggar mengakui pelangggaran yang telah dilakukan, dan akan menitipkan denda kepada petugas Polri. Alternatif ini ditujukan bagi pelanggar dari luar kota yang tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan sidang di Pengadilan maupun di bank BRI. Alternatif ini sering memicu terjadinya pungli. Jadi kalaupun rekan-rekan memilih alternatif ini, pastikan petugasnya menulis identitas rekan-rekan di lembar tilang, jangan sampai uang rekan-rekan diambil, namun lembar tilang tidak ditulis. Alternatif ini rekan-rekan tidak akan menerima lembar tilang, karena saat itu juga barang bukti langsung dikembalikan.

Namun, alternatif ini sering dijadikan bahan oleh media/LSM untuk menjatuhkan Polantas dengan mengambil gambar saat pelanggar menyerahkan/menitipkan uang kepada petugas. Untuk menghindari masalah tersebut, walau pelanggar memilih Alternatif III, penukaran barang bukti yang disita dengan uang titipan sidang harus dilakukan di kantor, sehingga tidak ada kesan paksaan petugas kepada pelanggar. Pelanggar bebas memilih apakah dia nitip denda kepada petugas Polri, atau kembali kepada Alternatif I.

ALTERNATIF IV

Pelanggar tidak mengakui pelanggaran yang ditujukan kepadanya, dan pelanggar tidak mau tanda tangan. Penyelesaian alternatif IV ini akan diselesaikan di pengadilan dengan mempertemukan petugas yang menilang dengan pelanggar yang merasa tidak bersalah. Penyelesaian alternatif ini, pelanggar akan menerima dua lembar sekaligus, yaitu MERAH dan BIRU. (bagi petugas Polantas, mohon camkan baik-baik, jangan pernah memaksa pelanggar untuk tanda tangan, pelanggar tidak wajib menandatangani lembar tilang, apabila dia ingin mengajukan banding di pengadilan)

Setelah mengetahui Tilang itu apa, dan bagaimana cara penyelesaiannya, ini himbauan dari AKP I Nyoman Bratasena :
1. Lebih santai dalam menghadapi proses penyelesaian tilang, tidak perlu lapor bapaknya yang pejabat ini, pejabat itu, anggota partai ini-itu, dsb. Masak persoalan mudah seperti ini masih harus minta bantuan?

2. Lebih waspada apabila berhadapan dengan Bad Cop. Langkah terbaik apabila rekan-rekan langsung dimintai uang adalah langsung berkata, "Saya minta ditilang saja pak.. Kebetulan saya lagi tidak bawa uang.." Hal ini akan menekan populasi bad cop di jalan.

3. Kurangilah niat untuk mengucapkan "Damai saja pak.." Karena pungli terjadi saat bertemunya niat polisi dengan kesempatan yang diberikan oleh pelanggar itu sendiri.

Hati-hati rekan-rekan, apabila ketemu polisi yang suangat saklek, saat rekan-rekan menyodori uang, bisa-bisa rekan-rekan diseret ke kantor karena telah mencoba menyuap petugas. (saat gaji polisi sudah cukup untuk mengkuliahi semua anaknya menjadi dokter, saat itulah semuanya akan bertindak yang sama, menolak suapan dari pelanggar.)

4. (khusus pelajar & mahasiswa) Belajar berani menerima resiko.. Berani melanggar, juga harus berani menerima Tilang. Jangan hanya berani bergaya melanggar, tapi saat ditilang, langsung sibuk nelpon bapak-ibunya... Jangan merepotkan ortu-lah... Malu.. Udah gede.. :-)

5. Ketahui dan laksanakanlah peraturan lalu lintas yang berlaku di jalan. Jangan tertib karena takut ditilang, tapi tertiblah untuk keselamatan jiwa rekan-rekan selama berkendara.

Kesimpulan

Pada dasarnya setiap aturan atau undang-undang yang dibuat adalah demi kepentingan dan kebaikan bersama, termasuk UU No 22 tahun 2009. Masyarakat memiliki hak dan kewajiban untuk memahami isi UU tersebut. Untuk itu, mengingat pentingnya UU tersebut, masyarakat sebaiknya berinisiatif sendiri mencari informasi tentang isi UU tersebut melalui berbagai cara misalnya melalui internet. Sebagai warga negara yang berideologi Pancasila, berbuat baik dan tertib di jalan hukumnya wajib. Sudah saatnya meninggalkan egoisme selama berkendara. Tidak ada gunaya meniru pembalap profesional dengan ngebut  di jalan raya karena jalan raya bukanlah sirkuit.

referensi :
1. Pelayan Masyarakat
2. Serba Serbi Tilang

Sunday, November 8, 2015

Inilah Tarif Penerbitan SIM di Satlantas Berdasar Peraturan Pemerintah

Menurut anda berapakah tarif penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM )?

Ternyata tarif penerbitan SIM ditentukan bukan menurut anda atau tetangga anda, tetapi menurut pemerintah. Tentu saja pemerintah yang kami maksud adalah Pemerintah Republik Indonesia, bukan pemerintah Malaysia apalagi pemerintah Amerika Serikat.

Tarif penerbitan SIM tertulis dengan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2010
Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan tarif tersebut dimulai dari  Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi :

Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia meliputi penerimaan dari:
a. penerbitan Surat Izin Mengemudi;
b. pelayanan ujian keterampilan mengemudi melalui simulator;
c. penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan;
d. penerbitan Surat Tanda Coba Kendaraan;
e. penerbitan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor;
f. penerbitan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor;
g. penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah;
h. penerbitan Surat Izin Senjata Api dan Bahan Peledak;
i. penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
j. penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri;
k. penerbitan Kartu Sidik Jari (Inafis Card); dan
l. denda pelanggaran lalu lintas.

lalu ayat 2 yang berbunyi

Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Dan di bawah ini ringkasan lampiran Peraturan Pemerintah tersebut yang ada hubungannya dengan tarif penerbitan SIM : 

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Regident Pengemudi 

SIM Golongan A 
Baru  Rp120.000 
Perpanjangan Rp80.000 

SIM Golongan B I 
Baru Rp120.000 
Perpanjangan Rp80.000 

SIM Golongan B II 
Baru Rp120.000 
Perpanjangan Rp80.000 

SIM Golongan C 
Baru Rp100.000 
Perpanjangan Rp75.000 

SIM Golongan D 
Baru Rp50.000 
Perpanjangan Rp30.000 

Internasional (dulu dibuat di IMI)
Baru Rp250.000 
Perpanjangan Rp225.000 

Klinik mengemudi 
Baru Rp50.000 
Perpanjangan Rp50.000 

PNBP Regident Kendaraan Bermotor   

STNK 
Roda 2 & 3 Rp50.000 
Roda 4 / < Rp75.000 
Pengesahan Rp. 0,-

STCK 
Roda 2 & 3 Rp25.000 
Roda 4 / < Rp25.000 

TNKB 
Roda 2 & 3 Rp30.000 
Roda 4 / < Rp50.000 

BPKB Baru 
Roda 2 & 3 Rp80.000 
Roda 4 / < Rp100.000 

BPKB Balik Nama (dulu tidak ada)
Roda 2 & 3 Rp80.000 
Roda 4 / < Rp100.000 

Mutasi kendaraan (dulu tidak ada)
Roda 2 & 3 Rp75.000 
Roda 4 / < Rp75.000 

Berlaku mulai tanggal 26 Juni 2010 

sumber : 

Friday, November 6, 2015

Kewenangan dan Kewajiban Notaris

Kewenangan notaris menurut UUJN (pasal 15)

  1. Membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangan dan/atau yag dikhendaki oleh yang berkepentingan, untuk dinyatakan dalam akta otentik, menajmin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
  2. Mengesahkan tanda tangan dan menetapakan kepastian tanggal pembuatan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi).
Legalisasi adalah tindakan mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan yang dibuat sendiri oleh orang perseorangan atau oleh para pihak diatas kertas yang bermaterai cukup yang di tanda tangani di hadapan notaris dan didaftarkan dalam buku khusus yang disediakan oleh notaris.
  1. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (waarmerking).
  2. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
  3. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (legalisir).
  4. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
  5. Membuat akta yang berhubungan dengan pertanahan.
  6. Membuat akta risalah lelang.
  7. Membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah di tanda tangan, dengan membuat berita acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut padaminuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor BA pembetulan, dan salinan tersebut dikirimkan ke para pihak (pasal 51 UUJN).

Kewajiban notaris menurut UUJN (pasal 16)[sunting | sunting sumber]

  1. Bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  2. Membuat akta dalam bentuk minuta akta dan menyimpannya sebagai bagian dari protokol notaris, dan notaris menjamin kebenarannya; Notaris tidak wajib menyimpan minuta akta apabila akta dibuat dalam bentuk akta originali.
  3. Mengeluarkan grosse akta, salinan akta dan kutipan akta berdasarkan minuta akta;
  4. Wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UUJN, kecuali ada alasan untuk menolaknya.
  5. Yang dimaksud dengan alasan menolaknya adalah alasan:
  • Yang membuat notaris berpihak,
  • Yang membuat notaris mendapat keuntungan dari isi akta;
  • Notaris memiliki hubungan darah dengan para pihak;
  • Akta yang dimintakan para pihak melanggar asusila atau moral.
  1. Merahasiakan segala suatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah \ jabatan.
  2. Kewajiban merahasiakan yaitu merahasiakan segala suatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait.
  3. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 bulan menjadi 1 buku/bundel yang memuat tidak lebih dari 50 akta, dan jika jumlahnya lebih maka dapat dijilid dalam buku lainnya, mencatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;Hal ini dimaksudkan bahwa dokumen-dokumen resmi bersifat otentik tersebut memerlukan pengamanan baik terhadap aktanya sendiri maupun terhadap isinya untuk mencegah penyalahgunaan secara tidak bertanggung jawab.
  4. Membuat daftar dan akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  5. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut uraian waktu pembuatan akta setiap bulan dan mengirimkan daftar akta yang dimaksud atau daftar akta nihil ke Daftar Pusat Wasiat Departemen Hukum Dan HAM paling lambat tanggal 5 tiap bulannya dan melaporkan ke majelis pengawas daerah selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulannya;
  6. Mencatat dalam repotrorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada seiap akhir bulan;
  7. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara republik indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  8. Membacakan akta di hadapan pengahadap dengan dihadiri minimal 2 orang saksi dan ditanda tangani pada saat itu juga oleh para penghadap, notaris dan para saksi;
  9. Menerima magang calon notaris;



sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris

DIREKTORI NOTARIS/ PPAT KABUPATEN GROBOGAN


Di bawah ini merupakan daftar notaris/ PPAT DI kabupaten Grobogan

DIAN NURAINI, SH
JL. A YANI NGLEJOK KURIPAN PURWODADI-GROBOGAN

PAUL CHRISTIAN , SH.MKn
JL.AHMAD YANI 204 (KURIPAN) PURWODADI GROBOGAN

FARHAN ALI IMRON, SH
JL. RAYA GETASREJO PURWODADI – GROBOGAN

MADE LINGGARSIH. SH
JL. GETASREJO NO.17 PURWODADI – GROBOGAN

ENDANG SRI WUKIRYATUN
JL. DI. PANJAITAN PURWODADI – GROBOGAN 
telp 0292.423088


SUHARTINI, SH
JL. DR. SUTOMO PURWODADI-GROBOGAN

ERNA HAYUMININGSIH, SH
JL . KEPODANG SIMPANGLIMA PURWODADI – GROBOGAN

MUH IMRON CHUMAIDI, Spd,SH,MKn
JL. RAYA GENDINGAN DEPOK PUWODADI-GROBOGAN


EDI RIYANTO, SH
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO.88 GODONG-GROBOGAN

MUNCAR IRIANA, SH
JL. RAYA PURWODADI – SEMARANG

HENDRO PRASETYO, SH
JL. RAYA TEGOMANU – SEMARANG

SRI SUHARNI, SH
JL. AHMAD YANI NO.1 KOMPLEK RUKO AYODYA 2 PURWODADI

RATNO AJI, SH
JL. JENDERAL SOEDIRMAN PURWODADI- SEMARANG

DWI ENDAH PURWATI, SH
JL. JENDERALSUDIRMAN GUBUG

IRENEA SRI WIDYANTI, SH
JL. RAYA PURWODADI – SEMARANG

SUYATNO, SH, MKn
JL. RAYA PURWODADI – SEMARANG

PANDE PUTU ERMAWATI, SH,MKn
JL. JENDERAL SUDIRMAN PURWODADI

TITI HARTATI, SH
JL. MEKARSARI DANYANG PURWODADI-GROBOGAN


Referensi : 
1. http://ikatannotarisindonesia.or.id/notaris/search.php?keywords=Grobogan
2. http://pancasila-civilcommunity.blogspot.co.id/2014/05/daftar-alamat-kantor-notaris-purwodadi.html

Jadwal Pelaksanaan UKG Kabupaten Grobogan 2015

UKG tahun 2015 yang dilaksanakan secara nasional merupakan pelaksanaan UKG yang ditujukan untuk pemetaan kompetensi guru dan entry point program pembinaan dan pengembangan profesi guru dalam bentuk kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Penanggungjawab utama pelaksanaan UKG adalah Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang menugaskan PPPPTK, LPPKS, LPPPTK-KPTK, bekerjasama dengan LPMP, Dinas pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasilnya akan diinformasikan kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota sebagai dasar dalam penentuan program pembinaan guru. Hasil UKG tahun 2015 ini akan diintegrasikan dengan program Penilaian Kinerja Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam Permenpan dan RB Nomor 16 Tahun 2009 sebagai
persyaratan kenaikan pangkat dan jabatan fungsional guru. Pengembangan keprofesian berkelanjutan dikoordinasikan oleh PPPPTK berdasarkan identifikasi peta kompetensi guru yang diketahui dari hasil UKG .

Jadwal Pelaksanaan UKG Online Kabupaten Grobogan 2015.


Berikut ini merupakan Jadwal Pelaksanaan Uji Kompetensi Guru 2015 yang berlaku di seluruh Indonesia, termasuk Kabupaten Grobogan.


Wednesday, November 4, 2015

Berkas ePUPNS Grobogan Dikumpulkan Paling Lambat 14 November 2015

Berdasarkan informasi resmi dari BKD Kabupaten Grobogan, pengumpulan berkas ePUPNS dimulai pada tanggal 2 - 14 November 2015. Hal tersebut ditegaskan dalam surat yang dikeluarkan Kepala BKD Grobogan tanggal 31 Oktober 2015. Untuk itu segenap Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Grobogan harap segera menyelesaikan proses pengisian ePUPNS.

Dalam surat yang tersebut tertulis poin-poin sebagai berikut :
1.    Data ePUPNS Kabupaten Grobogan akan segera dilaporkan ke Verifikator Level 3 yaitu Kantor Regional 1 BKN Yogyakarta.
2.    Penerimaan berkas dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 14 November 2015 dengan kelengkapan sebagaimana formulir ceklist disertai surat pengantar dan daftar nama PNS.
3.    Berkas pendukung dikirim rangkap dua.
4.    Seluruh Berkas dilegalisir oleh Pejabat Pengelola Kepegawaian atau kepala SKPD/Unit kerja/KS
5.    Khusus Dinas kesehatan harap meneruskan kepada UPTD Puskesmas se-Kabupaten Grobogan dan Dinas Pendidikan harap meneruskan kepada UPTD Pendidikan, SMP Negeri, SMA/ SMK Sekabupaten Grobogan.

Dengan demikian bagi PNS yang belum menyelesaikan ePUPNS harap segera menyelesaikannya. Jangan lupa periksa kebenaran datanya agar tidak terjadi kesalahan yang mungkin bisa berpengaruh pada diri PNS di Grobogan. Untuk mengurangi kesalahan pada saat pengisian, perlu adanya pengecekan data hingga beberapa kali.

Terlambat Mengurus Data Kependudukan Bakal Didenda

Dispendukcapil Kabupaten Grobogan akan memberikan sanksi berupa denda apabila ada warga Kabupaten Grobogan yang terlambat mengurus data kependudukan. Tujuan dari penerapan denda tersebut untuk mendisiplinkan warga Grobogan agar tertib data administrasi kependuddukan. Hasil dari penerapan denda ini ternyata cukup efektif untuk mendorong warga GRobogan untuk secepatnya melaporkan perubahan data kependudukan seperti, Kelahiran, Pindah, Kematian dan lain-lain.
Meskipun tegas menerapkan denda, DispendukCapil Grobogan tidak akan memungut biaya serupiahpun apabila ada warga Grobogan yang dengan rela dan ikhlas melaporkan perubahan data kependudukan secara tepat waktu. 

Pelaksanaan segala peraturan mengenai kependudukan tersebut  merupakan amanat dari Perda Kab. Grobogan No.06 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Efektif diberlakukan sejak awal Januari 2015.
Berikut kutipan mengenai penerapan denda kependudukan di Kabupaten Grobogan :


Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:

  1. pindah datang bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  2. pindah datang ke luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  3. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  4. pindah datang dari luar negeri bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  5. perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), lebih dari 14 (empat belas) hari sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
  6. perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) hari meliputi :
    1. permohonan KK baru karena perubahan status perkawinan bagi penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap sejak tanggal perkawinan pada buku nikah/akta perkawinan, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    2. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga bagi penduduk yang mengalami kelahiran sejak tanggal kelahiran anak, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    3. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK bagi WNI sejak terbitnya surat keterangan pindah datang, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    4. perubahan KK karena penambahan anggota keluarga untuk menumpang kedalam KK WNI bagi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap sejak terbitnya Izin Tinggal Tetap, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
    5. perubahan KK karena pengurangan anggota keluarga, karena kematian dan /atau pindah bagi penduduk sejak tanggal kematian dan /atau sejak terbitnya surat keterangan pindah, sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
      Setiap Penduduk dikenai sanksi administratif berupa denda apabila melampaui bataswaktu pelaporan Peristiwa Penting dalam hal:
      1. kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) atau Pasal 31 atau Pasal 32 ayat (1) atau Pasal 33 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
      2. perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) atau Pasal 37, lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      3. pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      4. perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) atau Pasal 40, lebih dari 1 (satu) bulan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      5. pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupia);
      6. pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) atau Pasal 45 ayat (4), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      7. pengakuan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      8. pengesahan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
      9. perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
      10. perubahan status kewarganegaraan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), lebih dari 60 (enam puluh) hari sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah); dan
      11. Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), lebih dari 30 (tiga puluh) bulan sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
referensi artikel : http://dispendukcapil.grobogan.go.id

Monday, November 2, 2015

Syarat Pembuatan Akta Kelahiran di Kabupaten Grobogan

Akta Kelahiran adalah bukti sah yang autentik mengenai status anak yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten maupun Kota. Dahulu kala, pada saat jumlah manusia belum sebanyak ini, manusia belum perlu memiliki akta kelahiran, bahkan pada masa lalu manusia belum memiliki nama. Namun, seiring perkembangan zaman, pencatatan nama dan pembuatan akta kelahiran merupakan hal yang penting bagi warga negara Indonesia khususnya warga Kabupaten Grobogan. Melaksanakan pembuatan akta kelahiran akan membantu pemerintah dalam peran kependudukan dan perhitungan statistik.

Untuk itu, agar masyarakat Grobogan bersemangat untuk membuat akta kelahiran bagi putra putrinya, Dispendukcapil Kabupaten Grobogan menetapkan persyaratan yang harus dilengkapi pada saat pembuatan akta kelahiran. Sebelum mengetahui apa saja syaratnya, perlu tim Infogrobogan.blogspot kemukakan bahwa proses pembuatan akta kelahiran itu MUDAH.


Berikut persyaratan yang harus dilengkapi pada saat ingin membuat akta kelahiran :



1. Pengantar Dari Desa / Kelurahan diketahui Kecamatan
2. Surat Keterangan Kelahiran dari Desa / Kelurahan asli / dilegalisasi
3. Surat Keterangan Kelahiran dari Penolong Persalinan asli / diligalisasi
4. F.C Surat Nikah yang sudah dilegalisasi
5. F.C KTP dan KK orang tua dan yang bersangkutan apabila sudah memiliki
6. F.C KTP 2 (dua ) orang saksi dan F.C KTP pelapor
7. Ijasah (bagi yang sudah mempunyai)
8. Waktu Penyelesaian 7 (tujuh) hari setelah syarat lengkap
9. Anak yang didaftarkan masuk dalam KK yang masih berlaku
10. Biaya Gratis dan bagi yang terlambat pengurusan lebih dari 60 hari denda administrasi Rp. 15.000,-

Kesepuluh syarat tersebut tidak serta merta anda bawa langsung ke kantor Dispendukcapil yang terletak di jalan, dekat RSI Purwodadi. Ada beberapa tempat yang harus anda datangi sebelum ke kantor Dispendukcapi :
1. Balai Desa
    Pada saat datang ke balai desa persyaratan dari nomor 1 sampai 7 sudah harus anda lengkapi. Di situ anda akan diminta mengisi berbagai formulir, termasuk formulir permohonan KK baru
2. Kantor Kecamatan.
    Jika semua syarat sudah diperiksa oleh Kepala Desa/ Kelurahan, anda akan diminta datang ke kecamatan. Di kecamatan data anda akan diproses termasuk perubahan KK.
3. Kantor Dispendukcapil
    Nah, jika semua syarat sudah lengkap dan diperiksa oleh Camat, maka anda bisa langsung meluncur ke Kantor Dispendukcapil


Khusus untuk syarat nomor 10, sejak tahun 2015 hal tersebut sudah dilaksanakan. Jadi sebaiknya, setelah anak panjenengan lahir segeralah membuat akta kelahiran. Dasar hukum penerapan denda tersebut adalah Perda Kab. Grobogan No.06 Tahun 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.


sumber artikel : http://dispendukcapil.grobogan.go.id/

6 Kesalahan Pengendara Sepeda Motor di Grobogan

Tampaknya, setiap hari jumlah kendaraan bermotor di wilayah kabupaten Grobogan semakin bertambah. Ini ditandai dengan bisingnya jalan raya, penuhnya tempat parkir di berbagai instansi  termasuk lembaga pendidikan. Contohnya, halaman depan SMA 1 Grobogan yang sebelumnya kosong, kini dipenuhi dengan sepeda motor para siswa. Begitu juga dengan SMA 1 Purwodadi. Begitu juga dengan SMA 1 Toroh.

Semua itu tidak lepas dari perjuangan para salesman sepeda motor yang pantang menyerah telah membuat banyak orang di Grobogan yang sebelumnya belum memiliki sepeda motor, kini sudah bisa memiliki sepeda motor.

Semakin banyaknya sepeda motor di jalan raya, membuat tim Infogrobogan.blogspot.com tertarik untuk mengamati perilaku pengendara sepeda motor dengan mengunakan sampel beberapa orang di beberapa lokasi di kabupaten Grobogan. Hasilnya, tim Infogrobogan.blogspot.com menemukan tujuh kesalahan yang kerap dilakukan pengendara sepeda motor. Penentuan kesalahan didasarkan pada UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Ketujuh kesalahan itu adalah :

1. Pengendara sepeda motor tidak mengenakan helm

    Di jalan raya yang letaknya jauh dari kota dan jauh dari jangkauan petugas polisi, banyak pengendara yang membiarkan kepalanya terkena hembusan angin alias tidak mengenakan helm.

Ilustrasi 1. Tidak mengenakan helm
Padahal helm yang berstandar nasional merupakan perlengkapan kendaraan bermotor (pasal 57 ayat 1 dan 2). Ini sama dengan spion, tutup pentil, spakbor dll. Pengendara dan penumpang wajib mengenakan helm (pasal 106 ayat 8). Lucunya,  jika pelanggar ditanya kenapa tidak mengenakan helm, jawabnya karena tidak ada polisi. Sanksi terhadap pelanggaran ini adalah pidana kurungan maksimal satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (pasal 291 ayat 1). Kemudian jika penumpangnya tidak mengenakan helm, pengendara dipidana maksimal 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 (pasal 292 ayat 2).

2. Tidak mematuhi lampu bangjo

    Kejadian ini kerap terjadi di perempatan PUK, di jalan depan gerai telkomsel. Meskipun Alat pemberi isyarat lalu lintas (APILL) alias lampu bangjo masih merah, masih ada saja pengendara yang nekat menerobos lampu merah. Kenekatan jenis ini sangat membahayakan pengguna jalan lain. Padahal setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan APILL (pasal 106 ayat 4 huruf c). Pelanggaran terhadap hal ini diberi hadiah berupa denda kurungan maksimal 2 bulan atau denda duit sebesar Rp500.000 (pasal 287 ayat 2).

Ilustrasi 2. Melanggar lampu merah

3. Tidak memperhatikan Rambu-rambu lalu lintas

   Rambu-rambu yang kerap ditolak mentah-mentah oleh pengendara adalah rambu-rambu yang berbentuk bundaran di pertigaan jam di Jalan S.Parman di dekat kantor KPUD. Di pertigaan tersebut sudah terpasang rambu-rambu berupa panah melingkar, seperti Rambu tersebut ditujukan pada pengendara, maksudnya adalah Pengemudi harus memberikan hak utama kepada Kendaraan lain yang datang dari arah kanan (pasal 113 ayat 2).
Ilustrasi 3. Rambu wajib ikuti arah bundaran.

4. Tidak memperhatikan markah jalan.

 Sepertinya ada beberapa pengendara yang belum memahami maksud garis putus-putus dan garis lurus yang dilukis di tengah permukaan jalan. Garis putuh-putus disebut markah garis membujur terputus, artinya pengendara boleh melintasi, dengan syarat, pada arah berlawanan dipastikan tidak ada kendaraan. Sementara, garis lurus yang tidak terputus adalah markah membujur tidak terputus, artinya dilarang melintas garis. Selain kedua jenis markah tersebut, ada juga markah garis melintang, markah serong, markah lambang dan markah lainnya.
Ilustrasi 4.1.  Markah membujur tidak terputus
Ilustrasi 4.2. Markah garis membujur terputus

5. Menganggap jalan raya adalah sirkuit balap

    Waini, beberapa pengendara kerap menganggap jalan raya adalah sirkuit balap, dan di alam bawah sadarnya sedang membayangkan bahwa dia adalah Valentino Rossi yang harus memacu kendaraan sekencang-kencangnya. Padahal pengendara dilarang berbalapan di jalan raya (Pasal 115 huruf b). Akibat dari perbuatan sok jadi pembalap ini tentu menyebabkan situasi jalan raya menjadi tidak kondusif dan membahayakan pengendara lain. Pelanggaran atas ketentuan ini menyebabkan pelaku akan diberi reward berupa hukuman kurungan maksimal 1 tahun atau denda tiga juta rupiah.
Ilustrasi 5. Ngebut di jalan raya

6. Berbelok seenaknya 

 Perilaku ini mungkin dianggap benar bagi pelakunya, tapi tidak benar dalam kacamata hukum. Kerap kali tim Infogrobogan.blogspot.com menjumpai beberapa pengendara sepeda motor yang ingin berbelok tanpa menyalakan lampu sign. Ada juga yang bermaksud belok ke kanan, tetapi justru berbelok ke kiri.
Ilustrasi 6. Berbelok seenaknya
 Keenam perilaku tersebut bisa disebabkan banyak faktor, misalnya karena kurang sayang terhadap diri sendiri, tidak mempedulikan orang lain atau bisa juga kurang mempelajari UU No 22 tahun 2009. Untuk itu, sebagai warga negara di negara yang berdasarkan Pancasila yang terkenal dengan budaya yang adiluhung yang penuh dengan tepa selira alangkah baiknya agar menyempatkan diri membaca dan mempelajari UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Setelah itu, untuk menguji hasil belajar anda, ikutilah ujian SIM C yang diselenggarakan setiap hari di Satlantas Polres Grobogan gratis !. Anda hanya akan diminta membayar jika lulus ujian.
Sumber artikel :
1. UU No 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Pelayanmasyarakat.blogspot.comPelayanmasyarakat.blogspot.com


Saturday, October 31, 2015

Obyek Wisata Desa Sumber Jatipohon

Kabupaten Grobogan memang tidak seperti kabupaten lainnya di Jawa Tengah. Sebagai Kabupaten Terluas kedua SeJateng setelah Cilacap, Kabupaten Grobogan yang beribukota di Purwodadi memiliki banyak obyek wisata alam yang sangat indah. Salah satunya adalah sebuah desa yang hampir berbatasan dengan Kabupaten Pati, yaitu desa Sumber Jatipohon dan sekitarnya. Desa Jatipohon memiliki hawa yang sejuk dan nyaman. 

Jatipohon merupakan tempat yang menyenangkan untuk tujuan wisata bagi anda sekeluarga. Beberapa lokasi wisata yang menarik di daerah ini adalah :

1. Pemandian/ Kolam Renang.
Berbeda dengan kolam renang pada umumnya. Air kolam renang di Pemandian Jatipohon ini sangat jernih, dan tidak menggunakan kaporit.
2. Gardu Pandang
Kita bisa melihat Kabupaten Grobogan dari gardu pandang yang ada di area kolam renang. Saat sore hari tentu pemandangan bisa terlihat sangat indah.
3. Pemancingan
Selain itu, juga terdapat banyak pemancingan. sehingga kita bisa beristirahat untuk makan bersama anggota keluarga atau relasi anda.
4.Goa Lawa/ Macan
Terletak sebelum Pemandian Jatipohon.5.Penginapan
Juga tersedia penginapan.


Dan inilah diaaa…Foto foto kawasan wisata Jaaatiiipohooon..!!